Jumat, 13 November 2026

Relasi persebaran Kitab Tauhid dengan Syarahnya Fathul Majid di Muhammadiyah

Status FB Ust. Wanda kemarin (13/11/2026): 

Link: https://www.facebook.com/share/p/19iksRc8tG/ 

Relasi persebaran Kitab Tauhid dengan Syarahnya Fathul Majid di Muhammadiyah 

Kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dikalangan alim Muhammadiyah, tercatat ada dua orang penting yang memiliki Ghirah untuk menerbitkannya kedalam bahasa Indonesia. Yang pertama oleh Muhammad Thahir Badri pada tahun 1984 M, yang di cetak oleh penerbit Panjimas. Beliau hanya menyelesaikan bab 1 sampai bab 5 dari Kitab Fathul Majid tersebut. Namun usaha beliau patut di apresiasi karena memang aslinya Kitab Fathul Majid itu kitab yang sangat tebal.

Lalu pada tahun 2001 Asatidz Muhammadiyah Drs. H. Rachmat Imampuro menerjemahkan Kitab Fathul Majid atas apresiasi seorang Ulama dari Temanggung H. Ridlwan bin Ali. Agar beliau menelaah kitab yang dikirimnya dari Mekah bersama Jama'ah pengajiannya. Maka kemudian Kitab itu di tulis (terjemahkan) satu jilid dari bab 1 sampai bab 5 yang di terbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mengalami dua kali cetak saat itu, cetakan pertama 2001 dan cetakan kedua 2002. Qadarullah penulisan kitab itupun tidak berlanjut.

Upaya memperkenalkan dan mengkaji Kitab-kitab Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab sejatinya memang sangat di perlukan saat itu. Karena berkaitan dengan bab-bab Tauhid yang selaras dengan ruh dan nafas Tajdid dan Tajrid Muhammadiyah dalam gerakan Dakwahnya yang terkenal puritan.

Alhamdulillah persebaran Kitab Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dikalangan Muhammadiyah oleh kalangan pelanjut gerakan Dakwah itu masih berlanjut dengan di cetaknya Kitab-kitab Ulama-ulama Salafi Modern seperti Kitab Tauhid Syaikh Shalih Alu Fauzan. 

Barokallahu Fikum.

Pict. Terjemah Fathul Majid oleh Drs. H. Rachmat Imampuro. Cetakan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

ما صحة حديث ( لا يدخل الجنة صاحب مكس ) وما هو المكس، وهل ضرائب الجمارك تدخل في المكس ؟ حفظ

https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=4339

Kamis, 12 November 2026

Saya diberi laporan dari Ketua LKPP. Beliau mengatakan sepertiga APBN kita adalah belanja barang dan jasa, sepertiga, dan beliau hitung dari belanja barang ini 40% hangus," beber Prabowo.

Saya diberi laporan dari Ketua LKPP. Beliau mengatakan sepertiga APBN kita adalah belanja barang dan jasa, sepertiga, dan beliau hitung dari belanja barang ini 40% hangus," beber Prabowo.

Baca artikel detikfinance, "Prabowo: 30% APBN Bocor-Rp 480 T Hangus!" selengkapnya https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8749171/prabowo-30-apbn-bocor-rp-480-t-hangus.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8749171/prabowo-30-apbn-bocor-rp-480-t-hangus?hl=id-ID#:~:text=%22Jadi%20kalau%20sepertiga%20APBN%20itu%20kurang%20lebih,siap%20pakai%20ratusan%20triliun%20dari%20hasil%20efisiensi.

Menkeu Pastikan Orang Miskin Tak Bayar Pajak,

HOME
MARKET
MY MONEY
NEWS
TECH
LIFESTYLE
SHARIA
ENTREPRENEUR
CUAP CUAP CUAN
INDEKS
CNBC Indonesia Awards 2026
Membership
RESEARCH
OPINION
PHOTO
VIDEO
INFOGRAPHIC
BERBUATBAIK.ID
LOGIN
REGISTER
Connect With Us

MARKET DATA
MAJOR INDEXES
INDO-FX
USD-FX
COMMODITIES
BONDS
IHSG
5,250.895
2.66%
LQ45
543.057
3.12%
JII
298.735
2.45%
Pefindo i-Grade
130.867
3.44%
Sri-Kehati
291.444
2.96%
IDX 30
306.972
3.34%
Indeks Saham Syariah Indonesia
167.529
1.72%
HOME
News
Berita
Menkeu Pastikan Orang Miskin Tak Bayar Pajak, Ini Penjelasannya
Dovana Hasiana,  CNBC Indonesia
09 November 2026 15:00

Foto: (CNBC Indonesia/Dovana Hasiana)
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan masyarakat yang penghasilannya di bawah Rp54 juta per tahun tidak membayar pajak penghasilan (PPh). Hal ini disampaikan Suahasil untuk menanggapi pertanyaan dari salah satu siswa di sela program Kemenkeu Mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 DKI Jakarta di Jakarta Selatan pada hari ini, Senin (9/11/2026).
Mulanya, siswa tersebut bertanya ke Bendahara Negara mengenai pengenaan pajak terhadap keluarga yang tidak mampu. Menanggapi hal tersebut, dia mengatakan bahwa masyarakat yang tidak memiliki pendapatan maka tidak akan membayar pajak. Bahkan, masyarakat yang penghasilannya di bawah Rp54 juta per tahun, tidak membayar pajak.

Baca artikel CNBC Indonesia "Menkeu Pastikan Orang Miskin Tak Bayar Pajak, Ini Penjelasannya" selengkapnya di sini: https://www.cnbcindonesia.com/news/20261109132803-4-783556/menkeu-pastikan-orang-miskin-tak-bayar-pajak-ini-penjelasannya

Download Apps CNBC Indonesia sekarang https://app.cnbcindonesia.com/

pajak sepersepuluh

Penambahan dan Pengurangan Pajak Sesuai Kemampuan:

Penambahan dan Pengurangan Pajak Sesuai 
Kemampuan:
Abu Yusuf ditanya: Mengapa engkau berpendapat bahwa 
penduduk daerah kharaj harus berbagi hasil dari berbagai jenis 
panen yang dihasilkan bumi, serta buah yang dihasilkan kurma, 
pohon, dan kebun anggur sesuai ketentuan pembagian yang telah 
kamu tetapkan? Mengapa tidak mengembalikan mereka kepada 
apa yang telah Umar bin Khattab radhiyallahu Ta'ala anhu tetapkan 
atas tanah, pohon kurma, dan pohon-pohon mereka, sedangkan 
mereka dulu menerimanya dan mampu menanggungnya?
Abu Yusuf menjawab: Sesungguhnya Umar radhiyallahu 
Ta'ala anhu memandang bahwa tanah pada saat itu mampu
menanggung apa yang ia bebankan padanya. Ketika ia 
menetapkan pajak tersebut, ia tidak mengatakan bahwa pajak ini 
wajib selamanya bagi penduduk daerah kharaj dan haram bagi 
siapapun — baik dirinya maupun para khalifah setelahnya — untuk 
mengurangi atau menambahnya. Sebaliknya, ucapannya kepada 
Hudzaifah dan Utsman ketika keduanya melaporkan hasil 
penugasan mereka di daerah Irak: "Jangan-jangan kalian 
membebani tanah melebihi kemampuannya" menjadi bukti bahwa 
seandainya keduanya melaporkan bahwa tanah tidak mampu 
menanggung beban yang ditetapkan, niscaya ia akan mengurangi 
pajak yang telah ia tetapkan. Seandainya ketetapan itu mutlak 
tidak boleh dikurangi atau ditambah, tentu ia tidak akan bertanya 
kepada keduanya tentang kemampuan atau ketidakmampuan 
penduduk tanah tersebut.
Bagaimana mungkin tidak boleh dikurangi atau ditambah, 
sedangkan Utsman bin Hanif menjawab pertanyaan Umar 
radhiyallahu Ta'ala anhu dengan mengatakan: "Aku membebankan 
tanah dengan sesuatu yang mampu ia pikul, dan jika aku mau aku 
bisa melipatgandakan hasil tanah" — bukankah ini menunjukkan 
bahwa masih ada kelebihan yang bisa diambil jika ia mau?
Hudzaifah pun menjawab pertanyaan Umar radhiyallahu 
Ta'ala anhu: "Aku menetapkan atas tanah sesuatu yang mampu ia
pikul, dan di dalamnya tidak banyak kelebihan." Ucapan ini 
menunjukkan — wallahu a'lam — bahwa memang ada kelebihan, 
meskipun sedikit, yang ia tinggalkan untuk mereka. Umar bertanya 
kepada keduanya untuk mengetahui agar ia bisa menambah atau 
mengurangi sesuai kemampuan dan agar tidak menzalimi 
penduduk tanah.
Maka ketika kami melihat bahwa ketetapan pajak yang 
diberlakukan atas tanah mereka telah memberatkan mereka, kami 
melihat bahwa tanah mereka tidak mampu menanggungnya, dan 
kami melihat bahwa memaksa mereka dengan itu akan 
mendorong mereka mengungsi dari tanah mereka dan 
meninggalkannya — padahal Umar radhiyallahu Ta'ala anhu sendiri 
— yang menetapkan pajak atas mereka — telah bertanya apakah 
mereka mampu atau tidak, dan telah menegaskan agar mereka 
tidak dibebani melebihi kemampuan — maka kami mengikuti apa 
yang beliau perintahkan dan yang beliau tegaskan, dengan 
harapan kebenaran ada dalam mengikuti perintahnya. Kami tidak
membebani mereka dengan apa yang tidak mampu mereka pikul, 
dan kami tidak mengambil pajak dari mereka kecuali sebatas yang 
mampu ditanggung tanah mereka.
Dalilnya:
Di antara yang menunjukkan bahwa pemimpin boleh 
mengurangi atau menambah apa yang ia tetapkan sebagai pajak 
atas penduduk tanah sesuai kemampuan mereka, dan boleh 
menetapkan atas setiap tanah apa yang ia kehendaki selama tidak 
menzalimi penduduknya — baik berupa pembagian hasil panen 
maupun sejumlah dirham atas ukuran luas lahannya — adalah 
bahwa Umar radhiyallahu anhu menetapkan atas penduduk Sawad 
untuk setiap jarib tanah yang subur maupun yang tidak subur: satu 
qafiz dan satu dirham. Untuk setiap jarib pohon kurma: delapan 
dirham. Dikatakan bahwa ia menggugurkan kurma sebagai 
keringanan bagi penduduk tanah. Dikatakan pula bahwa untuk 
yang diairi secara mengalir ia menetapkan sepersepuluh, dan 
untuk yang diairi dengan timba: seperdua puluh. Sedangkan pohon 
kurma yang lahannya sudah digarap, tidak dikenakan apapun.
Untuk kebun anggur, tanaman basah, dan lainnya 
sebagaimana telah kami sebutkan, ia juga menetapkan kewajiban 
tersendiri.
Umar pun mengutus Ya'la bin Umayyah ke tanah Najran dan 
menulis surat kepadanya memerintahkan untuk berbagi hasil 
dengan penduduk tanah: dua pertiga banding satu pertiga dari 
segala hasil panen yang Allah keluarkan dari tanah tersebut. Untuk 
buah kurma yang diairi secara mengalir: dua pertiga untuk kaum 
Muslimin dan satu pertiga untuk mereka. Untuk yang diairi dengan 
ember: dua pertiga untuk mereka dan satu pertiga untuk kaum 
Muslimin.
Dalam dua kebijakan Umar di tanah Sawad dan tanah Najran 
ini terdapat dalil bahwa pemimpin boleh mempertimbangkan dan 
menetapkan atas setiap tanah pajak yang mampu ditanggung oleh 
penduduknya.
Tidakkah engkau melihat bahwa Rasulullah shallallahu alaihi 
wa sallam menaklukkan Khaibar secara paksa namun tidak 
menetapkan pajak atasnya, melainkan menyerahkannya kepada 
orang-orang Yahudi dengan sistem bagi hasil setengah-setengah? 
Dan bahwa Umar radhiyallahu Ta'ala anhu ketika menaklukkan 
Sawad, ia bermusyawarah dengan sebagian tokoh-tokoh Irak dan 
bertanya kepada mereka: "Berapa yang dahulu kalian bayarkan 
kepada orang-orang Persia atas tanah kalian?" Mereka menjawab: 
"Dua puluh tujuh." Ia berkata: "Aku tidak puas dengan itu dari 
kalian." Lalu ia memandang perlunya dilakukan pengukuran 
wilayah dan menetapkan pajak atasnya. Hal itu menurutnya lebih 
baik bagi penduduk daerah kharaj, lebih tertib dalam penyetoran, 
dan menambah pemasukan negara tanpa membebani mereka 
melebihi kemampuan.
Maka pemimpin berhak meninjau apa yang Umar tetapkan 
atas penduduk daerah kharaj: jika mereka hari ini masih mampu 
menanggungnya dan tanah mereka masih kuat, maka diterapkan. 
Jika tidak, ditetapkan sesuai kemampuan tanah dan kemampuan 
penduduknya.
Abu Yusuf berkata: Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban 
menceritakan kepadaku, dari ayahnya, ia berkata: Umar bin Abdul 
Aziz menulis surat kepada Abdul Hamid bin Abdurrahman: 
"Perhatikanlah tanah dan jangan bebankan yang rusak atas yang 
subur, dan jangan pula yang subur atas yang rusak. Perhatikan 
yang rusak: jika mampu menanggung sesuatu, ambillah darinya 
sebatas kemampuannya dan perbaikilah hingga menjadi subur. 
Jangan mengambil apapun dari yang subur namun tidak produktif. 
Apa yang tandus dari tanah subur dalam hal pajak, ambillah 
dengan lemah lembut dan ketenangan bagi penduduk tanah. Aku 
memerintahkanmu untuk tidak mengambil dalam pajak kecuali 
timbangan tujuh, tanpa bahan mentah, tanpa upah pencetak uang, 
tanpa proses peleburan perak, tanpa hadiah perayaan Nairuz dan 
Mihrajan, tanpa harga kertas, tanpa upah pembukaan, tanpa upah 
sewa rumah, tanpa dirham pernikahan, dan tidak ada pajak bagi 
siapa yang masuk Islam dari penduduk tanah."
Kitab al kharaj imam abu yusuf 

Bahan-bahan alami untuk mengobati gangguan jin, menghancurkan buhul sihir, dan recharge aura tubuh.

Bahan-bahan alami untuk mengobati gangguan jin, menghancurkan buhul sihir, dan recharge aura tubuh. 

Bahan-bahan ini yg sudah saya praktekkan dan diuji keberulangannya plus discan emisi auranya.

- untuk diminum/dimakan:

1.  Lemon. perasan buah, concentrate,  atau dicampur dengan pelarut air dan madu.

2. Cranberry & Gojiberry. sediaan kapsul, jus, maupun raw fruit nya. 

3. Air kelapa. fresh maupun processed.

4. Buah-buahan secara umum. Terutama anggur dan jeruk (yg mudah didapat).

- untuk dioles, disemprot, atau dihirup :

1. Citronella ( zat aktif sereh) 
2. Kayu putih 
3. Menthol 

Bisa dalam bentuk sediaan minyak angin, karbol, balsem, minyak gosok, dll. 

Jangan lupa niat dan do'a sebelum menggunakannya. Karena niat adalah "Driver" .

Intinya banyak dari hal-hal yg bersifat 'duniawi' atau 'non agama' yg bisa digunakan untuk counter attack jin.  Dengan kata lain, tidak semua hal yg berhubungan dengan jin itu harus ada dalilnya atau ada salafnya.