https://pwmjateng.com/pajak-itu-haram/
Kamis, 05 November 2026
Hukum Riwayat Orang Fasik dengan Bid'ahnya
Halaman 123
12- Hukum Riwayat Orang Fasik dengan Bid'ahnya
Imam An-Nawawi telah merangkum berbagai mazhab para ahli ilmu mengenai hukum menerima riwayat ahli bidah yang fasik dengan bid'ahnya, namun tidak sampai dikafirkan karena bid'ahnya tersebut. Beliau menyatakan bahwa mereka terbagi menjadi tiga pendapat:
Sebagian mereka menolak riwayat tersebut secara mutlak, untuk memberikan efek jera, dan ini tidak berpengaruh pada takwil.
Sebagian mereka menerima riwayat tersebut secara mutlak, selama perawi tersebut tidak menghalalkan kebohongan untuk membela mazhabnya atau untuk golongan mazhabnya, baik ia seorang dai (penyeru bid'ah) maupun bukan dai. Hal ini diriwayatkan dari mazhab Imam Syafi'i berdasarkan perkataannya: "Aku menerima kesaksian ahli hawa nafsu kecuali kaum Khaththabiyah" dari kalangan Rafidhah, karena mereka membolehkan persaksian dengan cara berdusta untuk mendukung golongan mereka.
Sebagian mereka berkata: "Diterima jika ia bukan seorang dai yang menyeru kepada bid'ahnya, dan tidak diterima jika ia adalah seorang dai."
(Catatan Kaki)
(1) Mereka adalah para pengikut Al-Khattab, Muhammad bin Abi Zainab Al-Asadi Al-Ajda', yang mengklaim bahwa para imam adalah nabi, lalu ia mengaku sebagai nabi kepada Ja'far bin Muhammad, lalu ia mendakwakan ketuhanan ayahnya... dan kelompok Khaththabiyah terpecah setelahnya... (Lihat: Al-Milal wa an-Nihal untuk Syahrastani, 1/183).
Pendapat Ketiga: Riwayat ahli bidah yang fasik dengan bidahnya diterima jika ia tidak menyeru (berdakwah) kepada bid'ahnya, dan tidak diterima jika ia adalah seorang dai (penyeru bid'ah)
Halaman 129
[Pendapat Ketiga: Riwayat ahli bidah yang fasik dengan bidahnya diterima jika ia tidak menyeru (berdakwah) kepada bid'ahnya, dan tidak diterima jika ia adalah seorang dai (penyeru bid'ah).]
Dan di antara ulama yang berpendapat mazhab ini adalah: Abdullah bin Al-Mubarak, Yahya bin Sa'id Al-Qatthan, Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad bin Hanbal, dan Yahya bin Ma'in; serta diriwayatkan pula dari Malik.
Al-Khatib meriwayatkan dalam Al-Kifayah, dari Abdurrahman bin Mahdi, ia berkata: "Barangsiapa yang melihat suatu pendapat lalu tidak menyeru orang kepadanya, maka ia dapat ditoleransi. Dan barangsiapa yang melihat suatu pendapat lalu menyeru kepadanya, maka ia layak untuk ditinggalkan."
Dan dari Nu'aim bin Hammad, ia berkata: "Aku mendengar Ibnu Al-Mubarak berkata: 'Telah ditinggalkan hadis Amr bin Ubaid dan diriwayatkan dari Hisyam Ad-Dastuwa'i (1), Fulan dan Fulan, padahal mereka semua menganut paham Qadariyah?' Ia berkata: 'Sesungguhnya Amr adalah seorang yang menyeru kepada pahamnya (dai).'"
Dan dari Ahmad bin Hanbal ketika ditanya: "Apakah aku menulis (hadis) dari golongan Murji'ah dan Qadariyah?" Beliau menjawab: "Jika ia tidak menyeru (kepada bid'ahnya)."
Al-Khatib berkata: "Sesungguhnya para ulama melarang untuk menulis hadis dari para dai (penyeru bid'ah) karena khawatir hal itu akan membawa kepada tersebarnya dakwah menuju bid'ah, menumbuhkan minat terhadapnya, serta membantu dalam mewujudkan apa yang mereka tuju."
Yahya bin Ma'in berkata: "Janganlah kamu menulis hadis dari mereka, kecuali jika mereka bukan orang yang diyakini melakukan hal tersebut [yaitu tidak menyeru kepadanya]."
(Catatan Kaki nomor 1)
Al-Hafiz Al-Imam Abu Bakar Hisyam bin Abi Abdullah Nashr Al-Bashri, pemilik julukan Asy-Syabab Ad-Dastuwa'i... Beliau adalah seorang yang tsiqah (terpercaya), tsabit (kuat hafalannya) dalam hadis, dan merupakan hujah, hanya saja beliau meyakini paham Qadar (Qadariyah). Beliau wafat pada tahun 154 H. (Lihat Siyar A'lam al-Nubala, 149/7; Thabaqat Ibnu Sa'd, 279/7; dan Tarikh Khalifah, hlm. 426)
Halaman 130
...dan tidak menyeru kepada ajaran Hisyam Ad-Dastuwa'i dan selainnya dari kalangan orang yang meyakini paham Qadar serta tidak menyeru kepadanya.
Adapun riwayat yang dinukil dari Malik dalam masalah ini, maka Al-Sakhawi berkata: "Al-Qadhi Abdul Wahhab berkata dari perkataan Malik: 'Janganlah mengambil hadis dari pelaku hawa nafsu (bid'ah) yang menyeru kepada hawa nafsunya,' namun Al-Qadhi Iyad membantahnya, karena pendapat yang dikenal adalah penolakan secara mutlak."
Dan Al-Hafiz Muhammad bin Al-Barqi berkata (3): "Aku berkata kepada Yahya bin Ma'in: 'Bagaimana pendapatmu tentang orang yang dituduh menganut paham Qadar, apakah hadisnya ditulis?' Beliau menjawab: 'Ya, Qatadah, Hisyam Ad-Dastuwa'i, Sa'id bin Abi Arubah (4) dulunya ada sekelompok orang yang berpendapat dengan paham Qadar, namun mereka adalah orang-orang yang tsiqah (terpercaya), dan hadis mereka ditulis selama mereka tidak menyeru kepada sesuatu pun (dari bid'ah mereka)' (5)."
Kekecewaan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah saat ini, turut memicu munculnya seruan di media sosial untuk menghentikan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
https://www.facebook.com/share/p/1Dpn2jiLTi/
Kekecewaan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah saat ini, turut memicu munculnya seruan di media sosial untuk menghentikan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Sejumlah netizen menyerukan gerakan “stop bayar pajak kendaraan” sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat.
Seruan tersebut juga mencerminkan kekecewaan warga terhadap beban ekonomi yang semakin berat, mulai dari biaya hidup hingga berbagai kewajiban perpajakan.
Di sisi lain, masyarakat menilai pembayaran pajak seharusnya diimbangi dengan pelayanan publik yang berkualitas serta kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
Fenomena ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan perpajakan, meningkatkan transparansi penggunaan uang pajak, serta memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.
Meski demikian, seruan di media sosial tersebut tidak serta-merta mencerminkan sikap seluruh masyarakat. Pajak kendaraan tetap menjadi kewajiban yang perlu dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku ya lur.
#kabartangerang
Apa hukum pajak (ad-dhara'ib)?"
https://youtu.be/aCRnoxodsp8?si=Zs2MMS5r6M94l4VJ
Pertanyaan:
"Apa hukum pajak (ad-dhara'ib)?"
Jawaban (Syaikh Dr. Utsman al-Khamis):
"Hukum asal dari pajak adalah dilarang/diharamkan (termasuk dalam kategori al-mokus / pungutan liar atau pungutan yang diharamkan dalam Islam).
Pajak tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi darurat, yaitu ketika kas negara (Baitul Maal) kosong dan negara sangat membutuhkan dana untuk mengelola urusan kaum Muslimin (seperti pertahanan, fasilitas publik yang mendesak, dsb.). Pada kondisi tersebut, pemerintah boleh mengenakan pajak secukupnya sesuai kebutuhan, dan wajib dihentikan ketika kebutuhan tersebut telah terpenuhi."
Poin Utama Ringkasan:
- Hukum Asal: Pajak/pungutan harta dari masyarakat pada dasarnya haram dalam hukum Islam.
- Pengecualian (Kondisi Darurat): Pajak hanya dibolehkan jika kas negara tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mendesak umat Islam.
- Syarat Pembatasan: Pengenaan pajak harus terbatas pada besaran yang dibutuhkan saja dan bersifat sementara hingga kondisi darurat/kebutuhan tersebut selesai
Imam Asy-Syatibi menegaskan keabsahan penetapan pajak
Dalam bidang ini, Imam Asy-Syatibi menegaskan keabsahan penetapan pajak yang berbeda dari pajak yang diadopsi oleh undang-undang yang kacau saat ini di banyak negeri Islam—sebagai bentuk taklid kepada orang-orang kafir yang menyimpang dari manhaj Allah yang tercermin dalam Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi orang-orang yang terhalang dari petunjuk Al-Kitab dan As-Sunnah tersebut untuk membuat manhaj dan undang-undang khusus bagi mereka guna menyelesaikan masalah-masalah mereka. Adapun kaum Muslimin, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mencukupkan mereka dengan apa yang diturunkan kepada mereka berupa Al-Kitab, serta apa yang dijelaskan kepada mereka oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Oleh karena itu, tidak boleh bagi kaum Muslimin untuk mengganti hukum-hukum dengan syariat (selainnya), sehingga firman Allah Tabaraka wa Ta'ala berlaku kepada mereka: {Apakah kalian mau mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti dari yang lebih baik?} [Al-Baqarah: 61]. Maka, tidak boleh sama sekali menjadikan pajak sebagai undang-undang yang tetap, seakan-akan ia adalah syariat yang diturunkan dari langit sepanjang masa. Pajak yang boleh dikenakan oleh negara Muslim hanyalah dalam batas-batas kondisi tertentu yang melingkupi negara tersebut.
Contohnya —dan saya rasa ini adalah contoh yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi—: Jika sebuah negeri Islam diserang, dan di kas negara tidak ada dana untuk menjalankan kewajiban mempersiapkan tentara guna menolak serangan musuh-musuh Islam, maka dalam kondisi seperti ini negara mengenakan pajak tertentu kepada orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan untuk membayar apa yang dibebankan kepada mereka. Akan tetapi, pajak ini tidak boleh menjadi pajak yang wajib dan syariat yang tetap —seperti yang telah kami sebutkan tadi—. Maka, jika sebab yang bersifat sementara itu hilang —yaitu serangan orang kafir dan pembelaan terhadap negeri Islam—, pajak tersebut dicabut dari kaum Muslimin. Sebab, alasan yang mewajibkan adanya pajak tersebut telah hilang. Hukum itu —sebagaimana dikatakan oleh para ahli fikih— berputar bersama illat-nya (alasan hukum), ada dan tiadanya. Jika illat atau sebab yang mewajibkan kewajiban tersebut telah hilang, maka pajak tersebut juga ikut hilang dengan hilangnya illat tersebut.
Secara singkat, jawaban atas pertanyaan tersebut adalah: Tidak ada pajak yang dijadikan sebagai undang-undang dalam Islam. Akan tetapi, negara Muslim boleh mengenakan pajak tertentu karena kondisi-kondisi khusus, dan jika kondisi-kondisi tersebut telah hilang, maka pajak pun ikut hilang."
Langganan:
Postingan (Atom)