fatwa mui perihal pajak

Secara lebih lengkap, redaksi fatwa tentang pajak berkeadilan adalah sebagai berikut:

Ketentuan Hukum: 

1. Negara wajib dan bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

2. Dalam hal kekayaan negara tidak cukup untuk membiayai kebutuhan negara untuk  mewujudkan kesejahteraan rakyat maka negara boleh memungut pajak dari rakyat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pajak penghasilan hanya dikenakan kepadawarga negara yang memiliki kemampuan secara finansial yang secara syariat minimal setara dengan nishab zakat mal yaitu 85 gram emas

b. Objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan / atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier(hajiyat dan tahsiniyat) 

c. Pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dan kepentingan publik secara luas

d. Penetapan pajak harus berdasar pada prinsip keadilan

e. Pengelolaan pajak harus amanah dan transparan serta berorientasi pada kemaslahatan umum (‘ammah).

3. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, secara syar’i merupakan milik rakyat yang pengelolaannya diamanahkan kepada pemerintah (ulil amri), oleh karena itu pemerintah wajib mengelola harta pajak dengan prinsip amanah yaitu jujur, profesional, transparan, akuntabel dan berkeadilan 

4. Barang yang menjadi kebutuhan primer masyarakat (dharuriyat) tidak boleh dibebanipajak secara berulang. (double tax)

5. Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako (sembilan bahan pokok), tidak boleh dibebani pajak

6. Bumi dan bangunan yang dihuni (non komersial) tidak boleh dikenakan pajak berulang

7. Warga negara wajib ⁠menaati aturan pajak yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3

8. Pemungutan pajak yang tidak sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 hukumnya haram

9. Zakat yang sudah dibayarkan oleh umat Islam menjadi pengurang kewajiban pajaksebagaimana diatur dalam ketentuan angka 2 dan 3, (zakat sebagai pengurang pajak)

Rekomendasi

1. Untuk mewujudkan perpajakan yang berkeadilandan berpemerataan maka pembebanan pajak seharusnya disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak (ability pay). Oleh karena itu perluadanya peninjauan kembali terhadap beban perpajakan terutama pajak progresif yang nilainya dirasakan terlalu besar

2. Pemerintah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber kekayaan negara dan menindak para mafia pajak dalam rangka untuk sebesar-besar untuk kesejahteraan masyarakat 

3. Pemerintah dan DPR berkewajiban mengevaluasi berbagai ketentuan perundang-undangan terkait perpajakan yang tidak berkeadilan dan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman 

4. Kemendagri dan pemerintah daerah mengevaluasi aturan mengenai pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai (PPn), pajak penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak waris yang seringkali dinaikkan hanya untuk menaikkan pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat 

5. Pemerintah wajib mengelola pajak denganamanah dan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman

6. Masyarakat perlu mentaati pembayaran pajak yang diwajibkan oleh pemerintah jika digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah). 

Di samping fatwa tentang Pajak Berkeadilan, Munas MUI XI juga menetapkan empat fatwa lainnya, yaitu Fatwa tentang Kedudukan Rekening Dormant dan Perlakuan Terhadapnya, Fatwa tentang Pedoman Pengelolaan Sampah di Sungai, Danau, dan Laut, untuk Kemaslahatan, Fatwa tentang Status Saldo Kartu Uang Elektronik yang Hilang atau Rusak, dan Fatwa tentang Kedudukan Manfaat Produk Asuransi Kematian pada Asuransi Jiwa Syariah. (Sadam, ed: Nashih)

Hasil Fatwa Munas MUI, Prof Ni'am: Bumi dan Bangunan Berpenghuni tak Layak Dikenakan Pajak Berulang | MUI - Majelis Ulama Indonesia https://mui.or.id/baca/berita/hasil-fatwa-munas-mui-prof-niam-bumi-dan-bangunan-berpenghuni-tak-layak-dikenakan-pajak-berulang

PAJAK DALAM ISLAM

PAJAK DALAM ISLAM

Oleh: Abu Ibrahim Muhammad Ali

90

Allah tidak membiarkan manusia saling menzhalimi satu dengan lainnya, Alloh dengan tegas mengharamkan perbuatan zhalim atas diri-Nya, juga atas segenap makhluk-Nya. Kezhaliman dengan berbagai ragamnya telah menyebar dan berlangsung turun-temurun dari generasi ke generasi, dan ini merupakan salah satu tanda akan datangnya hari kiamat sebagaimana Rasulullah pernah bersabda:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانَ لا يُبَالَي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ المالَ أَ مِنْ حَلالَ أَمْ مِنْ حَرَام

"Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman saat manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halaikah atau yang haram."

(HR. Bukhari kitab al-Buyu: 7)

Di antara bentuk kezhaliman yang hampir merata di tanah air kita adalah diterapkannya sistem perpajakan yang dibebankan kepada masyarakat secara umum, terutama kaum muslimin, dengan alasan harta tersebut akan dikembalikan untuk kemaslahatan dan kebutuhan bersama. Untuk itulah, akan kami jelaskan masalah pajak ditinjau dari hukumnya dan beberapa hal berkaitan dengan pajak tersebut, di antaranya ialah sikap kaum muslimin yang harus taat kepada pemerintah dalam masalah ini. Mudah-mudahan bermanfaat.

DEFINISI PAJAK

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama النشر syr atauالمك al-Maks), atau bisa juga disebut العربية ladh-Dhaibah yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pa Jaki, Atau suatu ketika bisa disebut الصراخ Khara akan tetapi di-kharaj biasa digunakan untuk pungut-an-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus

Sedangkan para pemungutnya disebut صاحب المكس (shahibul moks) atau ayyar).

Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-Jasa untuk kepenting-an umum

Lihat QS. All Imran (3): 117 dan HR. Muslim: 2578 dari jalan Abu Dizar

Lihat Litanul Arab 9/217-218, al-Mujam al-Wushith hal. 602 cet al-Maktabah al-islamiyyah, dan Mukhtar ash Shihan hal, 182 Lihat Leanul Arab 9/217-218 dan13/160 cet Dar Ihya'at-Turats al-Arabi, Shohih Muslim dengan syarahnya oleh imam Nawawl 11/202,

dan Noilul Author 4/559 cet Darul Kitab al-Arabi

Lihat al-Mughni 4/186-203.

MACAM-MACAM PAJAK

lalah: Di antara macam pajak yang sering kita jumpai,

Pajak bumi dan bangunan (PBB), yaitu pajak yang dikenakan terhadap tanah lahan dan bangunan yang dimiliki seseorang.

Pajak penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan sehubungan dengan penghasilan seseorang.

Pajak pertambahan nilai (PPN(.

Pajak barang dan jasa.

Pajak penjualan barang mewah (PPBM).

Pajak perseroan, yaitu pajak yang dikenakan terha dap setiap perseroan (kongsi) atau badan lain semi-salnya.

Pajak transit/peron dan sebagainya.

Dinukil definisi pajak ini dari buku Nasehat Bijak tuk Para Pemungut Pajak oleh Ibnu Saini bin Muhammad bin Musa, dan sebagai amanah ilmiah, kami katakan bahwa tulisan ini banyak mengambil faedah dari buku tersebut.

ADAKAH PAJAK BUMI/KHARAJ

) الخراج ( DALAM ISLAM?

Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni (4/186-121) menjelaskan bahwa bumi/tanah kaum muslimin terbagi menjadi dua macam:

1. Tanah yang diperoleh kaum muslimin dari kaum ka-fir tanpa peperangan, seperti yang terjadi di Madi-nah, Yaman, dan semisalnya. Maka bagi orang yang memiliki tanah tersebut akan terkena pajak kharajl pajak bumi sampai mereka masuk Islam, dan ini hu-kumnya adalah seperti hukum jizyah, sehingga pa-jak yang berlaku pada tanah seperti ini berlaku ha-nya terhadap mereka yang masih kafir saja.

2. Tanah yang diperoleh kaum muslimin dari kaum kafir dengan peperangan, sehingga penduduk asli kafir terusir dan tidak memiliki tanah tersebut, dan menjadilah tanah itu wakaf buat kaum muslimin (apabila tanah itu tidak dibagi-bagi untuk kaum muslimin). Bagi penduduk asli yang kafir maupun orang muslim yang hendak tinggal atau mengolah tanah tersebut, diharuskan membayar sewa tanah itu karena sesungguhnya tanah itu adalah wakaf yang tidak bisa dijual dan dimiliki oleh pribadi; dan ini bukan berarti membayar pajak, melainkan hanya ongkos sewa tanah tersebut.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa pajak pada zaman Rasulullah tidak pernah diwajibkan atas kaum mus-limin, dan pajak hanya diwajibkan atas orang-orang kafir saja.

HUKUM PAJAK DAN PEMUNGUTNYA MENURUT

ISLAM

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak de-ngan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khu sus masalah pajak itu sendiri.

Adapun dalil secara umum, semisal firman Alloh:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِل ...)

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sa-ling makan harta sesamamu dengan cara yang botil... (QS. an-Nisa' [4]: 29)

Dalam ayat di atas Alloh melarang hamba-Nya sa-ling memakan harta sesamanya dengan jalan yang ti dak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

Dalam sebuah hadits yang yang shahih Rasulullah bersabda:

لا يَحِلُّ مَال امْرِئٍ مسلم إلا بطيب نَفْسٍ مِنْهُ

"Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari (pemilikinya.

Adapun dalil-dalil secara khusus, ada beberapa ha-dits yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya: di antaranya bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

"Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka." (HR. Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab al-Ima-rah: 7)

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dan beliau berkata: "Sanadnya bagus, para perawinya adalah para perawi (yang dipakai oleh) Bukhari-Mus lim, kecuali Ibnu Lahirah; kendati demikian, hadits ini shahih karena yang meriwayatkan dari Abu Lahl'ah adalah Qutaibah bin Sa'id al-Mishri."

Dan hadits tersebut dikuatkan oleh hadits lain, seperti:

عَنْ أَبِي الْخَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ

مخلد وكان أميرًا على مصر على روافع بن ثابت

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُوَلِّيَهُ الْعُشُورَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّار

Dari Abul Khair bellau berkata: "Maskamah bin Makhlad (gubemur di negeri Mesir saat itu) menawar kan tugas penarikan pajok kepado Ruwalfi bin Tsabit , maka ia berkata: "Sesungguhnya para penarik/pemu-ngut pajak (diadzab) di neraka." (HR. Ahmad 4/143. Abu Dawud: 2930)

Berkata Syaikh al-Albani : "(Karena telah jelas keab-sahan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Lahirah dari Hadits ini shahih, dishahihikan oleh al-abani dalam Shohie ws Dhalf Jansrush Sheghir 7662, dan dalam irwse-Gholik 1761 dan 1459. Lihat Silsilah ash-Shahihab jilid 7 bagian ke-2 hal. 1198-1199 oleh al-Albani.

JANGAN PERNAH BERPUTUS ASA DALAM MENDIDIK ANAK!

JANGAN PERNAH BERPUTUS ASA DALAM MENDIDIK ANAK!

Dikisahkan oleh Syaikh Abdurrazzaq al-Badr حفظه الله tentang kesabaran dalam mendidik anak.

Al-Fudhail bin ‘Iyadh رحمه الله adalah seorang ulama besar yang dikenal dengan ilmu, ketakwaan, dan kezuhudannya. Namun, beliau juga menghadapi tantangan dalam mendidik putranya, Ali bin al-Fudhail.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendidik dan membimbing sang anak. Namun, ketika menyadari keterbatasan dirinya, al-Fudhail tidak menyerah. Beliau justru mengangkat kedua tangannya, mengadukan urusan putranya kepada Allah seraya berdoa:

اللَّهُمَّ إِنِّي اجْتَهَدْتُ أَنْ أُؤَدِّبَ عَلِيًّا، فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَى تَأْدِيبِهِ، فَأَدِّبْهُ أَنْتَ لِي.

"Ya Allah, sungguh aku telah bersungguh-sungguh mendidik Ali, tetapi aku tidak mampu mendidiknya. Maka Engkaulah yang mendidiknya untukku."

Lihatlah, betapa indahnya doa seorang ayah!

Akhirnya di kemudian hari Ali dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang sangat takut kepada Allah. Bahkan, Imam adz-Dzahabi رحمه الله menyebutnya sebagai salah seorang tokoh besar di kalangan orang-orang saleh.

Apa pelajarannya?

Wahai para orang tua, jangan pernah berputus asa dalam mendidik anak!

Jika nasihat belum mengubahnya, teruslah bersabar. Jika usaha belum membuahkan hasil, jangan berhenti berdoa.

Jangan hanya sibuk memperbaiki anak dengan nasihat, tetapi luangkan pula waktu untuk memohon kepada Allah agar memperbaiki hati mereka.

Sebab, kita hanya mampu mendidik dan berusaha, sedangkan hidayah berada di tangan Allah.

Jangan pernah lelah mendidik anak, dan jangan pernah berhenti mengetuk pintu langit demi kesalehan mereka!

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ أَبْنَاءَنَا وَذُرِّيَّاتِنَا، وَاجْعَلْهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ.

"Ya Allah, perbaikilah anak-anak dan keturunan kami, serta jadikanlah mereka termasuk orang-orang yang saleh."

Referensi:

Ceramah Syaikh Abdurraq al- Abbad Hafizhahullah yg menukil dari kitab Imam adz-Dzahabi, Siyar A‘lam an-Nubala’, 8/445–446, biografi Ali bin al-Fudhail bin ‘Iyadh.

belajar aqidah dan tauhid dulu sebelum menghapal alquran

Relasi persebaran Kitab Tauhid dengan Syarahnya Fathul Majid di Muhammadiyah

Status FB Ust. Wanda kemarin (13/11/2026): 

Link: https://www.facebook.com/share/p/19iksRc8tG/ 

Relasi persebaran Kitab Tauhid dengan Syarahnya Fathul Majid di Muhammadiyah 

Kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dikalangan alim Muhammadiyah, tercatat ada dua orang penting yang memiliki Ghirah untuk menerbitkannya kedalam bahasa Indonesia. Yang pertama oleh Muhammad Thahir Badri pada tahun 1984 M, yang di cetak oleh penerbit Panjimas. Beliau hanya menyelesaikan bab 1 sampai bab 5 dari Kitab Fathul Majid tersebut. Namun usaha beliau patut di apresiasi karena memang aslinya Kitab Fathul Majid itu kitab yang sangat tebal.

Lalu pada tahun 2001 Asatidz Muhammadiyah Drs. H. Rachmat Imampuro menerjemahkan Kitab Fathul Majid atas apresiasi seorang Ulama dari Temanggung H. Ridlwan bin Ali. Agar beliau menelaah kitab yang dikirimnya dari Mekah bersama Jama'ah pengajiannya. Maka kemudian Kitab itu di tulis (terjemahkan) satu jilid dari bab 1 sampai bab 5 yang di terbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mengalami dua kali cetak saat itu, cetakan pertama 2001 dan cetakan kedua 2002. Qadarullah penulisan kitab itupun tidak berlanjut.

Upaya memperkenalkan dan mengkaji Kitab-kitab Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab sejatinya memang sangat di perlukan saat itu. Karena berkaitan dengan bab-bab Tauhid yang selaras dengan ruh dan nafas Tajdid dan Tajrid Muhammadiyah dalam gerakan Dakwahnya yang terkenal puritan.

Alhamdulillah persebaran Kitab Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dikalangan Muhammadiyah oleh kalangan pelanjut gerakan Dakwah itu masih berlanjut dengan di cetaknya Kitab-kitab Ulama-ulama Salafi Modern seperti Kitab Tauhid Syaikh Shalih Alu Fauzan. 

Barokallahu Fikum.

Pict. Terjemah Fathul Majid oleh Drs. H. Rachmat Imampuro. Cetakan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

ما صحة حديث ( لا يدخل الجنة صاحب مكس ) وما هو المكس، وهل ضرائب الجمارك تدخل في المكس ؟ حفظ

https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=4339

Saya diberi laporan dari Ketua LKPP. Beliau mengatakan sepertiga APBN kita adalah belanja barang dan jasa, sepertiga, dan beliau hitung dari belanja barang ini 40% hangus," beber Prabowo.

Saya diberi laporan dari Ketua LKPP. Beliau mengatakan sepertiga APBN kita adalah belanja barang dan jasa, sepertiga, dan beliau hitung dari belanja barang ini 40% hangus," beber Prabowo.

Baca artikel detikfinance, "Prabowo: 30% APBN Bocor-Rp 480 T Hangus!" selengkapnya https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8749171/prabowo-30-apbn-bocor-rp-480-t-hangus.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8749171/prabowo-30-apbn-bocor-rp-480-t-hangus?hl=id-ID#:~:text=%22Jadi%20kalau%20sepertiga%20APBN%20itu%20kurang%20lebih,siap%20pakai%20ratusan%20triliun%20dari%20hasil%20efisiensi.